JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berhasil menyelesaikan pembangunan 39 unit hunian tetap (huntap) bagi korban banjir di Desa Kuala Cangkoy, Kabupaten Aceh Utara.
Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah tersebut.
Menurut informasi resmi pembangunan 39 unit huntap ini merupakan salah satu langkah signifikan dari total target 104 unit huntap yang tengah dibangun oleh Kemenko Polkam.
Dalam siaran pers tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses pembangunan huntap yang telah berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah, saya memantau langsung proses pembangunan huntap ini berjalan lancar, mulai dari bongkar material di Pelabuhan Belawan hingga tiba di Kuala Cangkoy dan dikerjakan dengan aman,” kata Djamari.
Menurutnya, dengan progres yang sudah tercapai, dirinya optimistis bahwa seluruh target pembangunan akan rampung pada akhir Maret 2026 mendatang.
Simbol Kepedulian Pemerintah untuk Korban Bencana Alam
Menurut Djamari, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Aceh Utara ini bukan hanya sekadar proyek fisik semata, melainkan juga merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.
Huntap yang dibangun di kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan nyaman bagi para korban yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal mereka akibat banjir yang melanda.
"Keberadaan huntap ini menjadi simbol dari kolaborasi dan sinergi antara Kemenko Polkam, pemerintah daerah, serta TNI dalam menyediakan hunian layak bagi para korban banjir," tambah Djamari.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan psikologis masyarakat terdampak. Selain itu, pembangunan huntap juga dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana.
Peran Kolaborasi Antar Instansi dalam Proses Pembangunan Huntap
Pembangunan huntap di Aceh Utara ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unsur TNI. Menurut Djamari, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan hunian berjalan lancar dan tepat waktu.
Semua pihak, termasuk TNI, telah berperan aktif dalam mengawal setiap tahap proses pembangunan, mulai dari pengangkutan material hingga penyelesaian bangunan.
Keberhasilan pembangunan huntap ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah Aceh Utara dan pihak TNI terus memantau dan memastikan agar semua proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan pencapaian target pembangunan dapat lebih cepat, mengingat urgensi bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
Harapan Pemerintah agar Proses Pembangunan Dapat Selesai Tepat Waktu
Djamari juga menyampaikan harapannya agar proses pembangunan huntap dapat diselesaikan tepat waktu, khususnya menjelang bulan suci Ramadan.
"Semoga rumah-rumah berikutnya segera selesai agar masyarakat memperoleh hunian tetap yang layak," ujar Djamari.
Harapan ini sejalan dengan niat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merayakan Ramadan dengan lebih nyaman di rumah baru mereka.
Dengan penyelesaian 39 unit huntap yang telah selesai dibangun, masyarakat di Desa Kuala Cangkoy dapat segera merasakan manfaat dari hunian yang lebih baik. Pembangunan huntap selanjutnya akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian unit-unit lainnya agar target 104 unit huntap dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Kemenko Polkam Optimis Target Pembangunan Huntap Selesai Tepat Waktu
Kemenko Polkam bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini terus bekerja keras untuk memastikan target pembangunan huntap tercapai sesuai dengan rencana. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, TNI, dan masyarakat setempat, Djamari yakin bahwa proses pembangunan akan terus berjalan lancar hingga akhir Maret 2026.
Pembangunan huntap ini bukan hanya menjadi solusi tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pascabencana.
Pemerintah berusaha untuk mengurangi beban psikologis masyarakat dengan menyediakan hunian yang nyaman dan aman bagi mereka untuk melanjutkan hidup setelah peristiwa bencana.
Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak.